Hearing LKPJ 2016, Dewan Soroti Pembangunan Tidak Merata

Bengkulu Utara,(GC)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara,Sabtu (22/4/2017) melakukan hearing bersama eksekutif dalam agenda Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Tahun 2016.

Hearing yang dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Bengkulu Utara,Bambang Irawan, menyampaikan bersama-sama mendorong program pemerintah melalui pembangunan fisik maupun non fisik.

“Mari kita mendorong program pemerintah daerah, Terutama untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di sejumlah Distrik, sehingga kesulitan akses mobilisasi barang dan jasa sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi dengan baik,” Ungkap Bambang.

Lebih lanjut dijelaskan Bambang, Walaupun ada beberapa pembangunan fisik maupun non fisik belum terbangun secara merata di seluruh daerah Bengkulu Utara namun untuk pertumbuhan ekonomi warga sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

“Walaupun pembangunan Fisik dan Non Fisik saat ini belum merata, namun hasil pertanian masyarakat saat ini sudah bisa di angkut dengan mudah menggunakan jasa ojek maupun mobil ke pusat transaksi jual beli,” Jelas Bambang.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi gabungan DPRD Bengkulu Utara,Mohtadin, mengatakan,berdasarkan hasil Reses yang dilakukan oleh pihak legislatif,untuk pembangunan di kabupaten Bengkulu Utara mengalami kemajuan dan juga dijuga dibeberapa titik, masyarakat menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan perhatian secara menyeluruh dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

 “Hasil reses dewan ke setiap daerah pemilihannya masing-masing, sejumlah kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Bupati Ir.Mian bersama jajaran eksekutif, ada beberapa bagian pembangunan yang dinilai masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian secara menyeluruh, Untuk itu sejumlah pembangunan yang menjadi keluhan masyarakat agar diprogramkan untuk realisasikan segera,” Terang Mohtadin.

Sementara, Plt Sekda Haryadi, selaku mewakili Pemda Bengkulu Utara menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak Legislatif untuk merealisasikan segera program pembangunan secara merata, namun perlu pengkajian kemampuan keuangan daerah.

“Sah-sah saja harapan yang disampaikan oleh dewan, tetapi perlu dikaji dulu kemampuan keuangan daerah,terutama anggaran daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau anggaran dari sumber lain, sebab semua sudah ada juknisnya,” Demikian Haryadi.(Jonedi Energi/Jon Beu)