Akibat Bapenda Tolak Bayar Pajak, Realisasi PAD Belum Mencapai 25% .

Bengkulu Utara,(GC)-Terjadinya Krisis keuangan yang dialami pemerintah kabupaten Bengkulu Utara saat ini rupanya lantaran Realisasi Pendapatan daerah (PAD) jauh dari target ditahun sebelumnya. Buktinya, hingga saat ini sudah hampir masuk pertengahan tahun 2017 namun  realisasi PAD belum mencapai 25% dari target yang sudah ditetapkan. Bahkan jauh dari pencapaian target PAD di tahun 2016 lalu yang sudah terealisasi sebesar 85%.

Menurut penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Bengkulu Utara, Sugeng saat dikonfirmasikan wartawan media ini, Selasa (9/5) yang baru saja Usai mengikuti Rapat Pari Purna Di gedung DPRD Bengkulu Utara mengatakan, hingga saat ini jumlah PAD yang baru terkumpul hanya sekitar 2,5 Miliar lantaran banyaknya pihak Bapenda menolak para pembayar pajak yang tidak mempunyai izin yang jelas.

“Sampai bulan 5 saat ini, PAD kita baru terkumpul 2,5 miliar, kemudian kita belum mencapai target tersebut lantaran kami banyak menolak para pembayar pajak yang tidak ada memenuhi izin yang jelas” kata Sugeng.

Selain itu Sugeng juga menjelaskan,Untuk saat ini yang paling banyak ditolak adalah pembayaran pajak baleho, sebab dari hasil pendataan pihak Bapenda bahwa izin para pemilik baleho hingga saat ini belum ada yang jelas.

“Untuk Apa kita terima pembayaran pajaknya kalau izin mereka belum jelas,karena siapa yang bertanggung jawabnya dan mengambil resiko jika ada permasalahannya nanti,” Terang Sugeng.

Meskipun Pihak Bapenda banyak menolak para pembayar pajak, namun pemerintah daerah terus saja mengupayakan agar PAD Bengkulu Utara tercapai target. Padahal Jika kita menilik dari permasalahan ini tampaknya pihak Bapenda terkesan tidak ada upaya untuk mencari solusi untuk mencapaikan target PAD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Biarlah tidak usah bayar kalau memang izin mereka belum jelas,” Ujar Sugeng. (Jon Beu)