Ngenes, Sri Mulyani Merilis Kondisi Keuangan Negara Saat Ini Kurang Sehat

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengomentari kondisi keuangan negara kita bahwa saat ini masih jauh dari kondisi sehat karena defisit keseimbangan primer (total pendapatan negara dikurangi pengeluaran negara diluar pembayaran hutang) yaitu sebesar Rp 111,4 triliun. Negara ibaratnya gali lobang tutup lobang.

Contohnya begini, gaji Rp 3 juta per bulan, pengeluaran per bulan Rp 2,9 juta, hutang sama tetangga sebelah rumah Rp 5 juta dengan bunga Rp 100 ribu per bulan, maka sisa Rp 100 ribu itu yang dipakai untuk mencicil hutang yang Rp 5 juta itu. Untuk menutupi bunga hutang itu, maka terpaksa pinjam lagi uang ke orang lain.

Kondisi ini yang terjadi pada negara kita saat ini. Dalam kalkulasi Sri Mulyani, total hutang negara pada bulan Juni 2016 yaitu sebesar Rp 3.362,74 triliun, naik sebesar Rp 39,38 triliun dibandingkan dengan bulan Mei 2016 yang sebesar Rp 3.323,36 triliun itu. Hanya sebulan lho. Ngenes memang.

Selain itu, rencana pengeluaran APBN pada tahun 2017 mendatang yaitu sebesar Rp 2.070,5 triliun, sedangkan penerimaannya hanya sebesar Rp 1.737,6 triliun. Artinya ada defisit sebesar Rp 332,8 triliun.

Padahal semua subsidi sudah dicabut oleh Jokowi, termasuk mencabut subsidi BBM yang katanya untuk menyundul suntikan dana segar pembangunan infrastruktur dan mengurangi beban APBN, tapi kok ya tetap saja masih defisit kondisi keuangan negara kita.

Apa ada yang salah? Tentu saja ada yang salah, yaitu selain penggunaan uang negara yang tak tepat sasaran, pun juga ulah para Koruptorsaurus pencuri uang negara yang semakin menggila dan terus merajalela dengan modus abunawas mereka yang super licik.

Tak usah jauh-jauhlah kita menilai, contohnya APBD DKI Jakarta itu. Puluhan trilyun rupiah digelontorkan oleh pemerintah pusat tapi justru dijadikan bancakan oleh para oknum di DPRD DKI dengan proyek UPS abal-abal, kunjungan kerja ke Jepang, Tiongkok, dan Korea yang tak ada hasilnya sama sejali itu bagi kemaslahatan rakyat DKI.

Itu belum termasuk pengadaan peralatan fitness untuk sekolah menengah atas yang disusupi oleh para oknum di DPRD DKI itu.

Untuk apa coba alat fitness untuk seluruh sekolah-sekolah SMA di Jakarta kalau bukan fiktif belaka? Itulah sebabnya pengelolaan dan penggunaan keuangan negara harus hati-hati, jangan asal sembarang dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang abal-abal sifatnya. Kalau nggak hati-hati, negara ini bisa gulung tikar dan bubar jalan.

Ngenes memang.