Peneliti LIPI Sebut Ada Kepentingan Politik di Kasus Ahok

Pro dan kontra mewarnai kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ini pulai yang kemudian memancing berapa elemen bergerak. Diprediksi, dalam kasus Ahok tersebut kental muatan politis untuk berebut kekuasaan.

Sebagaimana dikatakan oleh peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ahmad Najib Burhani, terdapat kepentingan politik, baik untuk jangka pendek ataupun panjang dalam kasus Ahok. Dalam hal ini untuk kepentingan Pilkada di Jakarta dan Pilpres 2019 nanti.

“Ada sebagian pihak, yang memanfaatkan kasus Ahok , agar bisa kembali berkuasa,” tegasnya dalam sebuah diskusi yang diinisiasi oleh Relawan Matahari Jakarta (RMJ) pada 19/12/2016 di Resto Dua Nyonya bilangan Cikini Raya Jakarta Pusat.

Menurut Najib, jika bicara teori politik, yang berkuasa ingin selalu berkuasa. Berkuasa itu bukan hanya dia menjabat atau tidak. Tapi, paling tidak, dia tidak terusik.

Yang jelas, lanjutnya, ada peran beberapa yang orang memiliki power, ekonomi mapan, kekuasaan mapan, sehingga kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok sebagai terdakwa menjadi sedemikian heboh.

“Orang-orang tersebut ingin terus bertahan,” kata Najib.

Dia menyebut, ada beberapa kelompok, yang memprotes Ahok, terlihat memihak salah satu pasangan di Pilkada DKI 2017.

Baca juga: Persaudaraan Muslimin Indonesia Galang Kekuatan Umat Untuk Intervensi

“Kita bisa melihat berapa orang dari elemen kegiatan kemarin, ada yang memihak. Kita pasti tahulah,” jelas Najib.

Dia menegaskan, hal ini menjadi tidak baik untuk politik Indonesia ke depannya. Sebab, lanjut dia, akan ada yang menggunakan isu agama untuk kepentingan politik.

“Sesuatu yang mengerucut tidak terkontrol, tidak baik secara politik. Karena akan memanfaatkan isu agama terus,” pungkas Najib.(ITA)