Remunerasi Nakes RSUD Rejang Lebong Tak Kunjung Cair, DPRD Akan Lakukan Pengecekan

GarudaCitizen.com – Remunerasi tenaga kesehatan (nakes) merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun, hingga saat ini, nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rejang Lebong masih belum menerima remunerasi sejak November 2024. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kendala yang menyebabkan pembayaran belum dilakukan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah, menanggapi isu keterlambatan remunerasi nakes di RSUD Rejang Lebong. Ia menjelaskan bahwa remunerasi nakes seharusnya dibayarkan melalui klaim BPJS Kesehatan. Namun, adanya keterlambatan pembayaran menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan.

DPRD Akan Mengecek Kebenaran Informasi Keterlambatan Remunerasi

Menurut Hidayatullah, berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, remunerasi nakes untuk periode November hingga Desember 2024 telah diklaim oleh BPJS Kesehatan. Artinya, anggaran tersebut sudah dicairkan. Sementara itu, untuk bulan Januari 2025 hingga saat ini, proses pembayaran masih berlangsung.

“Untuk saat ini, informasi yang kami dapat dari rumah sakit adalah bahwa remunerasi untuk periode November hingga Desember sudah diklaim oleh BPJS Kesehatan, artinya sudah dibayarkan. Sementara untuk bulan Januari hingga saat ini masih dalam proses,” jelasnya.

Namun, terkait laporan bahwa remunerasi nakes belum dibayarkan sejak November 2024 hingga Februari 2025, Hidayatullah menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi. Oleh karena itu, DPRD Rejang Lebong berencana melakukan pengecekan langsung ke rumah sakit guna memastikan keakuratan informasi yang beredar.

“Jika memang benar bahwa remunerasi belum dibayar sejak November hingga Februari, kami perlu mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke rumah sakit untuk mengecek kebenarannya,” tegasnya.

DPRD Akan Memanggil Pihak Rumah Sakit untuk Koordinasi

Sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini, Komisi I DPRD Rejang Lebong akan memanggil pihak rumah sakit untuk berkoordinasi lebih lanjut. Hidayatullah berharap bahwa jika ada kendala dalam pencairan remunerasi, masalah tersebut dapat segera diatasi.

“Terkait hal ini, kami akan memanggil pihak rumah sakit untuk berkoordinasi. Harapan kami, jika memang ada keterlambatan pembayaran, masalah ini bisa segera diselesaikan. Kami juga meminta agar BPJS Kesehatan dapat mempercepat proses pembayaran klaim remunerasi,” ujarnya.

Dampak Keterlambatan Remunerasi terhadap Tenaga Kesehatan

Keterlambatan pembayaran remunerasi nakes di RSUD Rejang Lebong menjadi perhatian serius. Nakes berperan penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan, dan keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi kesejahteraan mereka.

Jika remunerasi terus tertunda, hal ini dapat berdampak pada semangat kerja serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rejang Lebong Menjadi Prioritas Kepemimpinan Baru agar tenaga kesehatan mendapatkan hak mereka secara tepat waktu, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Selain itu, keterlambatan ini juga dapat memicu ketidakpercayaan tenaga kesehatan terhadap sistem pembayaran yang seharusnya berjalan lancar. Oleh karena itu, DPRD menegaskan pentingnya penyelesaian segera agar kesejahteraan tenaga kesehatan tetap terjamin.

Harapan DPRD agar Masalah Remunerasi Segera Diselesaikan

Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Rejang Lebong, diharapkan keterlambatan pembayaran remunerasi nakes di RSUD Rejang Lebong dapat segera terselesaikan. DPRD juga meminta transparansi dari rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan serupa di masa mendatang.

“Kami berharap semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik agar pembayaran remunerasi tidak mengalami kendala lagi. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, sehingga hak mereka harus dipenuhi tepat waktu,” tutup Hidayatullah.

Penantian 600 Nakes Menjelang Lebaran

Diketahui sebelumnya, kurang lebih 600 nakes di RSUD Rejang Lebong sangat mengharapkan pencairan remunerasi ini bisa dilakukan sesegera mungkin, mengingat sebentar lagi memasuki bulan puasa dan disusul momen lebaran.

“Kita tahu sendiri seperti apa kebutuhan keluarga di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran. Untuk itu kami berharap kepada pihak manajemen agar bisa segera mencairkan hak kami tersebut,” harap salah satu Nakes RSUD Rejang Lebong yang enggan disebutkan identitasnya.

Ia menjelaskan, alasan dari pihak manajemen RSUD Rejang Lebong terkait belum dicairkannya remunerasi para nakes ini dikarenakan sebelumnya Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Rejang Lebong habis masa berlakunya.

“Sekarang alasannya SK Bendahara yang belum turun. Besok entah apa lagi alasan dari pihak manajemen ini. Okelah kalau yang ASN sudah ada gaji yang diterima tiap bulannya, tapi bagaimana yang honorer? Mereka mengandalkan sepenuhnya remunerasi ini untuk keluarganya,” ketusnya.

Manajemen RSUD Belum Berkomentar

Disisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Rejang Lebong belum memberikan komentar terkait informasi ini. Bahkan ketika jurnalis GarudaCitizen.com mencoba mendatangi RSUD Rejang Lebong untuk meminta klarifikasi, beberapa pejabat berwenang di instansi pemerintah tersebut sedang tidak berada di tempat.

“Untuk saat ini pak direktur lagi di luar kota. Kalau untuk di bagian pelayanan umum, pejabatnya juga sedang tidak berada di tempat,” ujar salah satu Security RSUD Rejang Lebong.

Mau tahu info lain tentang kesehatan? Kamu bisa mempelajarinya dari artikel Terbaik 10 Franchise Kesehatan: Bisnis yang Tak Ada Matinya. (anggi)