Wabup Bengkulu Utara Sampaikan LKPJ Bupati 2018

Bengkulu Utara, GC – Bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Wakil Bupati (Wabup) Arie Septia Adinata,SE menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bengkulu Utara Akhir Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (7/5/2019).

Sidang paripurna itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Utara, Aliantor Harahap yang didampingi wakil ketua 1 Bambang Irawan dan wakil ketua II Agus Riayadi. Dalam sidang, Wabup memaparkan Nota Pengantar LKPJ Bupati Bengkulu Utara tahun 2018 diantaranya, memaparkan hasil penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan yang telah direalisasikan oleh pemerintah daerah setempat.

Kemudian Wabup juga menyampaikan, pemerintah Bengkulu Utara tahun 2018 lalu menargetkan APBD yang bersumber dari PAD sebesar Rp.117.383.618.440,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.79.618.539.546.67. Menurutnya, hal ini telah melampaui target atau sebesar 67,83 % yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan asli yang sah.

Dijelaskannya, dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan keseluruhanya di targetkan sebesar Rp.853.625.777.000.00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 853.289.964.881 atau 96,96 %. Pendapatan daerah yang sah lainya ditargekan sebesar Rp.171.743.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.176.709.295.976.33 atau 102.89 %.

Untuk itu, tambah Wabup, belanja daerah tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.206.572.489.715,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.083.061.922.412,00 atau 89,76 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Sedangkan untuk belanja tidak langsung tahun 2018 di anggarkan sebesar Rp.227.693.855.372,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.224.820.107.050,00 atau 98.74 % yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan desa.

“Mudah-mudahan anggaran tahun 2018 ini dapat dibahas oleh pihak dewan secepatnya dan sebaik mungkin. Sehingga kita dapat melaksanakan anggaran untuk tahun 2019 saat ini,”demikian Wabup.(ADV)